RSS

KH Didin: Bunga BOS Mudharat

24 Nov

CIAMIS – Pendepositoan dana biaya operasional sekolah (BOS) 50 persen dari total Rp 20,5 miliar menghambat keberlangsungan kegiatan belajar dan mengajar sekolah. Karenanya kebajakan itu dinilai KH Didin Najmudin –Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hasan Ciamis– salah. Dengan begitu, bunga BOS Rp 11 juta per minggu pun menjadi mudharat.
“Dana BOS seharusnya tidak disimpan lama dan dibungakan. Jelas itu salah menurut saya. Karena dengan disimpan lama dan dibungakan dapat menghambat pembelajaran di sekolah, dan akhirnya menjadi mudharat,” tegas KH Didin kepada Radar, kemarin.
“Mengenai haram atau tidak, belum ada dasar hukumnya. Hanya saja jika terhambat akan menjadi mudharat, itu tidak boleh. Saya berharap dana tersebut segera dicairkan,” lanjut kiai yang juga ketua komite SMP Terpadu Al-Hasan ini.
Menurutnya, dana BOS sangat penting bagi operasional sekolah yang sudah dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan biaya sekolah (APBS). Karenanya, keterlambatan pencairan, membuat sekolah, terutama swasta, kelimpungan. Mereka harus mencari dana tambahan demi kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Najmudin mendesak dana BOS untuk SD/MI dan SMP/MTs segera dicairkan.
Secara terpisah, Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah (DPPKAD), Devi Nurasasona mengatakan, keterlambatan dana BOS bukan factor disengaja. Itu karena proses yang begitu panjang.
Menurutnya, dana BOS masuk kas daerah pada bulan Juli. Hal itu langsung diinformasikan ke Dinas Pendidikan. Pihaknya hanya bisa mencairkan dana BOS jika seluruh persyaratan dari Disdik dipenuhi.
Selama Agustus dan September, lanjut Devi, Disdik melengkapi berkas. Pada Oktober turun SK Bupati, lalu diajukan ke DPPKAD. Setelah berkas dari Disdik masuk kemudian diperiksa kembali oleh DPPKAD untuk diseleksi. Jika syaratnya kurang, DPPKAD mengembalikannya lagi ke Disdik.
Soal dana dan bunga BOS, Devi menegaskan masih ada di kas daerah, dan tidak digunakan. “Kami siap transparan mengenai dana tersebut. Dana itu masih utuh, tidak digunakan,” tegasnya.
Lanjut dia, dan BOS sebagian sudah disalurkan ke SMA/SMK/MA. Mereka lebih cepat menyerahkan berkas persyaratan karena jumlahnya lebih sedikit dan mudah untuk diperiksa. “Untuk tingkat SD, SMP, MI, dan MTs itu masih proses. Awal bulan Desember mudah-mudahan seluruhnya bisa cair,” katanya.
DPM Kaji Secara Hukum
Secara terpisah, Ketua DPM Fakultas Hukum Iyan Taufik Hidayat menyatakan pihaknya akan mengkaji secara hukum soal pendepositoan BOS. Untuk saat ini, pihaknya belum bisa memastikan adanya pelanggaran. Apalagi bunga BOS masuk kas daerah.
“Kewenangan memeriksa bukan kewenangan kita. Itu aparat penegak hukum. Jika itu terjadi pelanggaran, unsur-unsurnya harus dikaji apakah merugikan negara atau tidak,” terangnya kepada Radar, kemarin.
Ia menyatakan, jika terjadi penyelewengan terhadap bunga BOS, itu bisa diproses oleh aparat penegak hukum. “Dana BOS saat ini jika dikaji, belum bisa disimpulkan bahwa itu pelanggaran. Karena menurut pengakuan DPPKAD dana BOS masih utuh, kecuali ada penyelewengan itu bisa diproses,” katanya.
Terkait pendepositoan BOS, DPM Fakultas Hukum akan melihat dulu sejauh mana kesalahannya. Kalau bunga itu masih utuh dan tersimpan di kas daerah, Iyan menilai kesalahannya tipis. “Kami akan mengawal penggunaan dana BOS tersebut hingga pada substansi yang sebenarnya,” tegasnya. (yza)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 24, 2010 in KABAR CIAMIS

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: